RAGAM SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Sengketa Pertanahan Relatif Rendah di Kabupaten Bandung

KAB. BANDUNG | MPN – Sekitar 28 sengketa pertanahan terjadi di kabupaten Bandung, jumlah tersebut relatif sedikit bila dibanding dengan daerah lain. Mengingat luas lahan di kabupaten Bandung sekitar 176 ribu hektar yang mayoritas dimiliki oleh kehutanan.

Hal itu terungkap dari pengakuan Kepala Kantor ATR-BPN Kab. Bandung Hadiat Sondara Danasaputra, SH., MH saat Ngopi bareng PWI Kab. Bandung, Kamis (23/09/21) bertempat di Sekretariat PWI Kab. Bandung, jalan Ciloa Pamekaran Soreang.

BACA JUGA : Awal Tahun 2021, Kantor BPN Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Sertifikasi Tanah

Dikatakan Hadiat, pengadministrasian pertanahan memang harus hati-hati, apalagi sebagian besar luas lahan di kabupaten Bandung merupakan hutan, juga ada wilayah zona merah seperti daerah Baleendah yang tadinya kebanyakan milik Perusda (Perusahaan Daerah) Cimeunyan yang merupakan daerah resapan Kawasan Bandung Utara, “Jadi kami sangat berhati-hati dalam melayani sertifikasi, jangan sampai menimbulkan konflik,” tandas Hadiat.

Hadiat yang didampingi Kasi. Pengukuran, Yoga dan Kasi. Sengketa dan Permasalahan Pertanahan, Bambang, menjelaskan untuk saat ini bidang tanah di kabupaten Bandung yang sudah bersertipikat sekitar 611 ribu bidang dari 1.280.175 bidang, “Sekitar 54 persen sudah bersertipikat, sisanya 46 persen belum bersertipikat,” terang Hadiat.

BACA JUGA : BPN Bagikan 5000 Sertifikat Tanah Secara Simbolis di Garut

Sementara program strategis pemerintah melalui Pendaftaran Tanah Sertipikat Lengkap (PTSL) untuk tahun ini sebanyak 110 ribu bidang tanah, hampir 100 persen sudah diukur dan dipeta bidangkan, tinggal pengadministrasian persyaratan data yuridisnya yang sekarang kita minta ke pihak desa.

“Kendala utama pada program PTSL ya itu, data yuridis yang dilengkapi oleh pihak desa belum semua terakomodir,” pungkasnya.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + 8 =