DAERAH POLITIK SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Bandung setujui 2 Raperda Layak Untuk Dibahas

KAB. BANDUNG | MPN – Dari Sidang ke 3 dan rapat ke 11, sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung mengenai Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 2 (dua) buah Raperda, Senin (21/6/2021) di gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang.

Dalam sidang tersebut 8 Fraksi yang ada di tubuh DPRD Kabupaten Bandung menyampaikan pandangannya terhadap 2 Raperda yang disampaikan Bupati Bandung.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Ema Komalasari menyampaikan pandangannya terhadap 2 Raperda ,yaitu raperda tentang penyelenggaraan kemajuan kebudayaan daerah dan Raperda kemudahan perlindungan dan kemudahan usaha mikro.

Kebijakan pemerintah harus memberikan kontribusi pada aspek kemajuan agar bisa mencapai visi dan misinya .
Salah satu kebijakan adalah Raperda penyelenggaraan kemajuan kebudayaan daerah.
Aset budaya harus dijaga agar tidak mengalami kepunahan. Meningkatkan perekonomian masyarakat. Tinggal bagaimana kebijakan yang di ambil oleh pemerintah kabupaten Bandung, termasuk pada jangka pembangunan 2022 – 2026.

Pembangunan perekonomian tidak hanya melibatkan pemerintah, namun harus melibatkan semua kalangan ,termasuk para pelaku ekonomi tentu saja peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Fraksi Golkar berpandangan terhadap 2 Raperda tersebut layak di bahas lebih lanjut.

Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya Praniko Imam Sagita dalam pandangannya menyampaikan terhadap 2 Raperda tersebut , kabupaten Bandung memiliki kebudayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan perencanaan yang terarah sesuai bidangnya.

Kebudayaan merupakan investasi daerah sehingga harus dikelola dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan kebudayaan daerah.

Fraksi gerindara juga mendukung 2 Raperda tersebut agar si bahsa selanjutnya.

Fraksi PDIP, disampaikan Dadan Ghonzala pada pandangannya menyampaikan. Pada kemajuan kebudayaan harus di lihat melalui kajian Landasan filosofi.

Sementara Fraksi PDIP memandang Perlu di ekpos terhadap potensi budaya kabupaten Bandung dengan mempertimbangkan landasan yuridis dengan menyancumkan UU tahun 2012 dan permen yang memerintahkan di buatkan Raperda.

Fraksi PDIP pun mendukung 2 Raperda tersebut untuk di bahas selanjutnya.

2 Raperda yang disampaikan Bupati Bandung tersebut dinilai merupakan bagian untuk mengangkat sekaligus memajukan budaya daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu juga dianggap merupakan hal yang sangat mendasar untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Bandung.

Kehadiran Perda dianggap sebagai dasar dan payung hukum sekaligus pengakuan terhadap potensi daerah.

Dari keseluruhan 8 Fraksi DPRD pada pandangannya akhirnya menyetujui 2 Raperda tersebut agar dibahas untuk bisa dijadikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung. *(DA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

thirteen − 11 =