APARATUR & PEMERINTAHAN DAERAH PERISTIWA

DPP BPKP Menduga Adanya Pelanggaran Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat

Bandung — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) mempertanyakan Sejumlah kendaraan dinas berplat merah dan hitam yang berada di eks Gedung Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTKP), Jl. Pahlawan No 70 Kota Bandung.

Dalam keterangannya, Ketua Umum BPKP Tarmizi mengatakan, berdasarkan laporan tim Investigasi yang diturunkannya, sebelum terjadi pemugaran, di gedung BPPTKP tersebut ditemukan sejumlah kendaraan Dinas di beberapa ruangan, baik kendaraan roda empat maupun roda dua yang diduga tidak jelas statusnya bahkan ada beberapa kendaraan bermotor yang masih baru dan terbungkus plastik, patut diduga telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah , tuturnya saat ditemui di kantornya di kawasan Sekejati, Rabu (5/52021).

Lanjut Tarmizi, dalam menjalankan Tupoksi Kelembagaaan BPKP dan amanat UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentu pihaknya berhak untuk mendapatkan informasi yang detail dan valid tentang status dari gedung BPPTKP tersebut, apakah masuk kedalam aset Pemrov Jabar atau milik Pemerintah Pusat, selain itu bagaimana pemeliharaannya, proses pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian serta perencanaan bahkan penganganggarannya ,yang berpedoman kepada perda no 3 tahun 2019, jelasnya.

“Sebelumnya kami sudah melayangkan surat resmi ke Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Maret 2021 tujuaanya untuk mengkonfirmasi, tapi sampai batas waktu yang kami tentukan masih belum menerima balasan, sehingga kami menempuh langkah selanjutnya dengan berkirim surat ke PPID Diskominfo Provinsi jawa Barat tertanggal 19 Mei 2021, kami harap akan segera tuntas masalahnya setelah medapatkan jawaban dari PPID Diskominfo Provinsi Jawa Barat terkait informasi yang kami minta”, ungkap Tarmizi .

“Jika sampai batas waktu yang ditentukan pihak PPID masih belum memberikan informasi, baik data maupun informasi lainnya berkaitan dengan isi surat yang kami layangkan, langkah dan upaya hukum selanjutnya akan kami tempuh melalui gugatan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi jawa barat”, tegasnya. (red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 × 3 =