DAERAH HUKUM & KRIMINALITAS PERISTIWA SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Media Massa Sebagai Wadah Pers dan Alat Komunikasi Massa Dinilai Punya Peran Penting Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Oleh : Wawan Suhendi *)

KAB. BANDUNG | MPN – Sejauh ini media dianggap sebagai salah satu sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Media juga dianggap sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia. Sebagai sosial kontrol untuk program program pemerintah baik pusat sampai pemerintah desa sudah tidak ada lagi arogansi dari sekelompok orang yang di kontrol oleh media guna terciptanya transparansi anggaran tersebut.

Menyesalkan masih adanya tindakan intervensi dalam pemberitaan. Untuk menghindari masalah itu, pihak media maupun pemerintah perlu menyadari adanya sinkronisasi antara undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dengan undang-undang kebebasan pers (UU PERS NO.40/1999).

Dalam rangka menginplementasikan UU KIP, hendaknya bisa menyajikan informasi kepada publik secara transparan dan mudah diakses. Kemudian, bisa menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi.

“Idealnya, sebuah lembaga harus memiliki media yang dapat jadi rujukan bagi media dan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Misalnya, dengan sarana website resmi badan publik,”

Apalagi seorang pemangku kebijakan di desa tidak dibenarkan adanya intimidasi kepada tugas seorang jurnalis, negara kita bukan negara ‘barbar’ tapi negara hukum yang patut dijunjung oleh seorang pemangku kepentingan dalam menyikapi pemberitaan seorang pemangku kepentingan, ga usah panik sehingga menghasut warga untuk berbuat di luar saluran hukum, ada apa dengan kepanikan ini menandakan untuk menutupi kebokbrokan dalam penggunaan anggaran. Jangan membuat kegaduhan di atas kegaduhan ini sangat bodoh membuka aib sendiri, makin kenceng makin ketahuan kebusukannya, ingat itu hukum tabur tuai.

Salah satu kades dan para ketua RW, Tomas yang ‘geruduk’ kediaman wartawan di kecamatan Pangalengan kabupaten Bandung. Foto : Wawan Suhendi

Kedatangan segerombolan orang (total 9 orang), konon atas nama para Ketua RW dan Tokmas (Tokoh Masyarakat) yang geruduk rumah wartawan media MPN inisial WN. Dipimpin MN salah satu Kades yang ada di wilayah Kec. Pangalengan, Selasa 6/4/2021. Pukul 18:20 – 19:30 WIB.

Seharusnya Kades memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi apabila ada pemberitaan dianggap tidak sesuai. Dibuat tertulis bisa atas nama pribadi dan pejabat desa nya, bisa memakai kuasa hukumnya.

Bukanlah hak Jawab apabila mau ‘counter Attack’ / perlawanan terhadap isi berita yang sudah tayang berita.

Karena hal itu sudah masuk produk jurnalistik / Pers. Kepada Redaksi lah seharusnya buatkan “Hak Jawab / Hak Koreksi” secara resmi.

Bukannya malah hasil pemberitaan dibalikannya fakta opininya hingga berhadapan dengan warga. Di mana warga adalah wewenang pemimpin warganya secara fungsional ya Kades. Sebab yang diberitakan tersebut adalah kebijakan Kades bukan warga. Jelas, banyak aturan hukum hal ini dilanggar.

Maksud hati satroni rumah wartawan tersebut, konon maksud dan tujuannya MN mau klarifikasi/mediasi atas ketidaksetujuan pada isi pemberitaan produk Media MPN, yang telah ditayangkan pada tanggal 9 Maret 2021.

Padahal secara aturan menurut UU No 40 Tahun 1999 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 11 dan 12, yang harus ditempuh Kades MN adalah “Hak Jawab” dan bila ada counter data dan berkas bahan study comparative. Kades harusnya ajukan “Hak Koreksi” atas nama Kades/ Kuasa Hukumya (bila ada) kepada Redaksi MPN.

Perlu untuk diketahui, bahwa segala permasalahan berita yang telah dimuat / ditayangkan update online, hal itu menjadi tanggung jawab Redaksi, bukan lagi tanggungjawab wartawan sebagai Kontributor bahan berita aktual yang masuk ke redaksi.

Atas kejadian hari kemarin, Selasa (6/4/2021), dimana seorang Kades konon beserta para ketua RW dan Tokmas berjumlah 9 orang yang dipimpin Kades mendatangi rumah Wartawan bergerombol.

Maka analisa kami sebagai Pewarta. Bahwa hasil analisa diskusi kami bersama Pewarta lainnya tadi siang, Rabu (7/4/2021). Pukul 12:30 hingga selesai.

Terkait permasalahan pemberitaan Media MPN dengan Reporternya WN. Kami sepakat berkesimpulan.

Bahwa Kades beserta yang lainnya, terindikasi berpotensi melanggar aturan hukum, baik UU No 40 tahun 1999 Tentang Pers, juga terindikasi melanggar KUHPidana umum terkait pasal intimidasi dan pengancaman.

Sepakat untuk kami sebagai Tim Lipsus Pewarta temuan kasus. Menyarankan agar WN, Reporter Media MPN, menindak lanjutinya untuk LP-kan Kades dan yang lainnya ke pihak berwajib.***
*) Penulis adalah kontributor mitrapolisinusantara.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 + 6 =