DAERAH PERISTIWA POLITIK SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Sejumlah warga Baleendah lakukan Audensi dengan Anggota DPRD Kabupaten Terkait Tanah Garapan dan Perijinan Pengembang

Yanto Setianto ; ” kami akan respon secepatnya keluhan warga “

KAB. BANDUNG | MPN – Sejumlah warga Kelurahan Andir dan Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah melakukan audensi Komisi C DPRD Kabupaten Bandung. Kamis (1/4/2021) di ruang rapat Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Soreang.

Kehadiran sejumlah warga tersebut diterima Ketua komisi C DPRD Kab. Bandung H. Yanto Setianto, SE. serta anggota komisi C. Turut hadir pula Kabid Pertanahan BPN, Ahmad Kosasih, Camat Baleendah, Kades Bojong Malaka dan Lurah Andir serta unsur lainnya.

Maksud kedatangan Warga tersebut menyampaikan keluhan atas apa yang menimpa mereka terkait tanah garapan dan pembangunan Perumahan oleh pengembang di wilayahnya.

Seusai audensi, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto mengatakan, kedatangan mereka terkait keluhan, yang mana 2 permasalahan yang tertangkap, yakni kompensasi tanah yang telah mereka garap selama bertahun – tahun, yang mana tanah mereka sekarang sudah dimiliki oleh PT. Angkasa Bumi Perkasa untuk perumahan Solomon Bahuan Regency.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto, SE., MM
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto, SE., MM.

Sedangkan permasalahan ke 2, disampaikan Yanto, Sebagian warga Baleendah merasa muak melihat banyaknya pengembang yang dalam pembangunannya belum memproses perijinannya yang dilakukan beberapa kelompok, salah satu pengembang tersebut PT. Angkasa Bumi Perkasa.

Yanto menjelaskan, terkait perijinan pengembang tersebut menurut informasi, baik dari perijinan, BPMTSP, bahwa PT. Angkasa Bumi Perkasa baru diproses SKKR saja. Juga dari Pihak PUTR sudah menyurati Satpol PP agar diadakan penghentian penghentian pembangunan perumahan tersebut.

Namun begitu diungkapkan Yanto, Satpol PP sudah melakukan tindakan, yakni melayangkan surat peringatan pertama dan ke dua kepada pihak pengembang dan akan memasang PP Line Sebagai bukti bahwa Satpol PP sudah melakukan tindakan.” Katanya.

Atas keluhan yang disampaikan sejumlah warga tersebut, kemungkinan DPRD dalam hal ini Komisi C akan mengagendakan untuk melihat langsung ke lapangan, karena itu menyangkut wilayah kelurahan Andir dan Desa Bojongmalaka.

Selain itu sesuai dengan fungsinya, DPRD ikut mengawasi kinerja pemerintahan, jangan sampai ada kepala desa, Camat ataupun OPD yang lain membuat keputusan yang merugikan masyarakat atau merugikan lingkungan.

“Sudah menjadi tugas Komisi C DPRD turun ke lapangan untuk klarifikasi. kami akan menanggapi secepat – cepatnya sebagai wujud penghormatan terhadap usulan yang disampaikan masyarakat,” pungkasnya.*(deli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × three =