DAERAH POLITIK RAGAM SOSIAL & KEMASYARAKATAN

DPRD Kab. Bandung Menilai, Cukup Baik Serapan Anggaran Kabupaten Bandung

KAB. BANDUNG | MPN – Dari Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Bandung terkait LPJ Bupati Bandung, menyikapi permasalahan pada pemulihan ekonomi masyarakat, Wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung, Henhen Asep Suhendar mengatakan, ada catatan pada Pansus KUKM mikro untuk pemulihan ekonomi dianggap belum Selaras dengan undang – undang tata kerja. tetapi Pembahasan akan dilanjutkan karena Undang -Undang cipta kerja saat ini dianggapnya belum selaras.

Hal tersebut disampaikannya saat memeberikan keterangan kepada MPN, seusai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung terkait LPJ Bupati Bandung akhir anggaran 2020, Rabu (31/3/2021) di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang.

Sebagaimana disampaikan dalam pandangan fraksi pada sidang DPRD Kabupaten Bandung, nanti akan diperdalam bersama pansus tersendiri.

Pada upaya pengembalian ekonomi masyarakat, dituturkan Henhen Pembahasan didalamnya antara lain Yang beresiko rendah, menengah dan tinggi, sebab menurutnya saat ini semua itu tidak memerlukan ijin, namun berbeda pada situasi posisi sekarang harus ada ijin – ijin tertentu. Inilah nanti akan dibahas lebih dalam lagi di pansus.

Sementara Terkait LPJ Bupati Bandung, Henhen Juga mengungkapkan, untuk LPJ Bupati Bandung, DPRD mengharapkan untuk Mempercepat ekonomi rakyat, yang mana menurutnya terpuruk akibat pandemi Covid -19.

Saat ditanya mengenai serapan anggaran tahun 2020, dirinya menilai, Kabupaten Bandung pada serapan anggarannya cukup baik dibanding daerah lain, meski mengalami Refocushing.

“Kami melihat Kabupaten Bandung cukup baik dibanding daerah lain di Jawa Barat,”

Sedangkan dari segi PAD Kabupaten Bandung Henhen menjelaskan, akan menjadi Pekerjaan Rumah DPRD kedepannya.

Pendapatan PAD Kabupaten Bandung yang sebesar 29 persen, dinilainya karena dari sendi – sendi Perekonomian terdampak Covid – 19. Tetapi akan dicari formula seperti apa kedepannya untuk hal peningkatan pendapatannya.

“Di PR Pansus nanti akan kami bahas tuntas semuanya, sebab ini untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bandung”. Jelasnya.

Masalah lain yang harus dihadapi sekaligus ditanggulangi pemerintah yakni adanya pengangguran di Kabupaten Bandung, Henhen mengakui banyak masukan pada saat reses ke semua anggota DPRD.

Namun demikian DPRD akan memperdalamnya dengan Dinas terkait, solusinya seperti apa. Agar masyarakat bisa berdaya. Yang pasti ekonomi kerakyatan itu yang harus diutamakan.*(deli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sixteen − 8 =