POLITIK

Jubir Nu Pasti Tidak Ada Dasar Hukum, KAMJB Minta Paslon Nia Usman Didiskualifikasi

KAB. BANDUNG | MPN – Juru bicara paslon bupati/wakil bupati Bandung nomor urut 1 Dadang Rusdiana menanggapi pernyataan Kesatuan Aksi Masyarakat dan Mahasiswa Jawa Barat (KAMJB) yang meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi Nia-Usman.

Menurut Kang Darus sapaan akrabnya, permintaan untuk mendiskualifikasi Nia-Usman terlalu mengada-ada. Sebab, kata dia, mereka tidak mengantongi dasar hukumnya.

“Diskualifikasi itu dapat dilakukan terhadap calon petahana yang memanfaaykan jabatan dan fasiliras untuk memenangkan dirinya,” kata Kang Darus di Soreang, Kamis 3 Desember 2020.

Menurutnya, Nia-Usman bukanlah seorang petahana. Apalagi, ia memastikan jika Nia-Usman juga tak pernah melakukan politik uang.

“Jadi tudingan melakukan politik uang atau pelanggaran lainnya itu mengada-ada. Sebetulnya ini lagi-lagi bentuk kepanikan dari kubu lawan dengan memanfaatkan orang-orang ini,” ucapnya.

Terlebih, lanjut Kang Darus, diskualifikasi bisa dilakukan jika memang tebrukti adanya politik uang yang dilakukan secara terstruktur, massif, dan sistematis (TSM).

“Jangankan yang TSM, yang tidak TSM saja tidak pernah kami lakukan,” ujarnya.

Ia pun menanggapi laporan mengenai sejumlah BPD dan tokoh masyarakat di Cikancung yang dituduh telah mendapat uang untuk dibagikan ke masyarakat agar memenangkan Nia-Usman.

Menurutnya, masalah tersebut sebetulnya sudah terselesaikan. Fakta yang didapat, uang yang dipamerkan dengan cara diabadikan kamera ponsel tersebut adalah uang hasil jual beli tanah salah seorang tokoh di Cikancung.

“Itu hanya keisengan. Tidak ada sangkut-pautnya dengan politik uang di Pilkada. Masa yang seperti itu langsung dituduh sebagai praktik politik uang,” kata dia.

Kang Darus meminta agar masyarakat di Kabupaten Bandung yang telah siap menyanbut pesta demokrasi untuk tidak termakan isu-isu atau pernyataan yang menyesatkan.

Ia berharap masyarakat tetap berpegang teguh dengan hati nurani untuk memilih calon pemimpin yang dianggap layak dan berpengalaman mengelola Kabupaten Bandung lima tahun kedepan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya menuturkan aduan terkait dugaan adanya pelanggaran Pilkada bisa diadukan ke Bawaslu Kabupaten Bandung. Sementara untuk pelanggaran pidana bisa dilaporkan ke Gakkumdu Kabupaten Bandung.

“Jadi laporan itu akan diproses dulu masuk ke ranah apa pelanggarannya. Apakah administrasi, etik, atau pidana. Bawaslu lebih menguasai itu,” kata dia.

Untuk mendiskualifikasi paslon, ujar Agus, KPU sendiri harus terlebib dahulu mendapat output pemrosesan dari Bawaslu. Jadi tidak KPU tidak bisa serta merta melakukan proses diskualifikasi tanpa ada hasil dari Bawaslu.

“Jadi saat ini KPU belum bisa berkomentar banyak kalau memang pada posisinya masih di ranah luar atau belum masuk ke Bawaslu,” kata dia.*(dd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + thirteen =