PERISTIWA POLITIK

Prof H. Arifin Saragih Minta HASIM TPS Calon Bupati Simalungun Nomor Urut 2 Minta Maaf Dan Hapus HASIM ‘Halak Simalungun’

SIMALUNGUN | MPN – Bermacam macam cara Calon Bupati Simalungun dan Wakil Bupati Simalungun untuk merebut suara agar bisa mempengaruhi masyarakat Simalungun nantinya memelihnya pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Tak perlu memikirkan ketersinggungan orang banyak yang ada di 32 kecamatan di wilayah Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
Bukti nya dilapangan Calon Bupati Simalungun Nomor Urut 2 HASIM TPS yang membuat jululukan HASIM (Halak Simalungun) dan terpangpang Di banner, spanduk, Baliho bertulis kan Halak Simalungun .

GEMAPSI pada tgl 13 Oktober 2020 membuat Somasi. Foto : dok.

GEMAPSI pada tgl 13Oktober 2020 membuat Somasi terbuka kepada Nomor 117 /Sim/X/2020 ditanda tangani Ketua Antony Damanik dan Sekertaris Jahendea Saragih dengan tembusan Kapolres SIMALUNGUN, Poldasu, PMS, MKSI, PMKSI FMS, GPS KNPSI UPAS, HIMAPSI, GEMAIS dan tokoh masyarakat termasuk media.

Ketua GEMAPSI menjelaskan pada surat, pengertian Halak Simalungun pada Suku SIMALUNGUN pada seminar 1964 adalah yang mengetahui bahasa Simalungun dan Adat budaya Simalungun maka disebut Halak Simalungun, sementara HASIM yang Calon Bupati Simalungun Nomor Urut 2 tak tahu bahasa SIMALUNGUN.

Ketua DPD Generasi Negarawan Indonesia Kabupaten Simalungun Sumatera SHP Tambak SH Selasa 20/10 menanggapi Somasi yang dikirimkan GEMAPSI, pihak organisasi GEMAPSI meminta agar Calon Bupati Simalungun Nomor Urut 2 menghapus baliho spanduk yang bertulis kan HASIM yaitu Halak Simalungun dan minta maaf kepada etnis Simalungun, itu pantas demi menjaga keresahan masyarakat Umum.

Prof Haji Amrin Saragih dari Universitas Negeri Medan juga mengatakan, HASIM Tumpak HASiM TPS Nomor Urut 2 agar meminta maaf kepada etnis Simalungun dan menghapus dan mencabut spanduk bertulis kan HASIM, Halak Simalungun selambat lambat 7 hari.

Jika tidak dilakukan, berarti HASIM telah melanggar dugaan tindak Pidana pembohongan Publik dan kami mengambil keputusan ke jalur hukum ujar Saragih. (laporan Syam Hadi Purba Tambak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

19 + twenty =